Kasus Suap Meikarta, Pemkab Bekasi Tolak Beri Bantuan Hukum untuk Neneng


BERITAJOGJA.Net ■ Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak akan memberikan bantuan hukum bagi Bupati Bekasi Non Aktif Neneng Hasanah Yasin yang terlibat kasus suap perizinan mega proyek meikarta.

Demikian hal tersebut ditegaskan Kabag Hukum Pemkab Bekasi, Alex Satudy kepada awak media, hari ini.

Sikap tegas Pemkab Bekasi tersebut menurut Alex karena yang bersangkutan saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain itu, tidak ada aturan yang menyebutkan Pemkab Bekasi wajib memberikan bantuan hukum bagi Bupati Bekasi yang tersangkut masalah pidana korupsi.

"Tetapi jika bupati dan pemerintah daerah digugat terkait pembuatan kebijakan maka dilakukan pendampingan," katanya di Cikarang, Selasa (23/10)

Ditempat terpisah, Direktur Eksekutif Tiksa Institute, Ahmad Jaelani mengatakan bahwa kasus suap Meikarta yang melibatkan Bupati Bekasi tentunya menjadi keprihatinan bagi masyarakat Bekasi.

"Apalagi ini menyeret sejumlah nama kepala dinas sehingga menjadi tercoreng dalam pemerintahan Neneng selama enam tahun belakangan ini dan menimbulkan ketidakpercayaan publik," pungkasnya.

Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut ada indikasi soal keterlibatan petinggi Lippo Group, James Riady dalam kasus suap Meikarta. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief saat membuka acara Anti Corruption Summit di Makassar, Selasa 23 Oktober 2018.

“Kalau digeledah rumahnya berarti penyidik melihat ada indikasi dari keterlibatan yang bersangkutan. Itu indikasi ya apakah benar atau tidak tergantung hasil penyelidikan dan penyidikan,” kata Laode.(rls)


0 Response to "Kasus Suap Meikarta, Pemkab Bekasi Tolak Beri Bantuan Hukum untuk Neneng"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

| PENERBIT PT MERDEKA MULTI MEDIA | CREATIVE 3M Media