Sekda Bantul: ASN Tak Boleh Terlibat dalam Politik Praktis


BERITAJOGJA.NET ■ ASN harus netral dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Demikian hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Bantul Helmi Jamharis kepada awak media, pada Sabtu (8/12/2018).

Untuk itu, Pemda Bantul akan terus mengawasi dan mendisiplinkan aparatur sipil negara (ASN) mengingat saat ini menghadapi Pemilu 2019.

Helmi mengatakan, bahwa untuk kegiatan ke depan hal-hal yang menjadi perioritas adalah meningkatkan disiplin dan menjaga netralitas ASN menjelang gelar hajat nasional pemilihan umum.

"Hal ini sudah menjadi tugas kami melakukan pengawasan terhadap seluruh ASN di Bantul," kata Helmi.

Selain menertikan ASN, meningkatkan kerjasama antar organisasi perangkat daerah (OPD), lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Bantul, juga menjadi tugas Pemda Bantul.

Sebelumnya, Bupati Bantu meminta Sekda ikut memantau ASN Bantul. Selain itu, Bupati juga berpesan kepada Sekda melakukan upaya penyeimbangan antara peningkatan kesejahteraan ASN dan sanksi. Serta memanfaatkan semua potensi ASN dengan prinsip birokrasi cepat, akurat, dan tepat.

Menurut Helmi, jelang pilpres dan pileg, potensi keterlibatan ASN cukup rawan. Meski tidak terlibat langsung, biasanya ASN melalui media sosial memerikan komentar atau tanda suka terhadap calon tertentu. 
loading...

Belum ada Komentar untuk "Sekda Bantul: ASN Tak Boleh Terlibat dalam Politik Praktis"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel