Bawaslu Jateng: 35 Kepala Daerah Kini Berstatus Terlapor - BERITAJOGJA.NET

Minggu, 24 Februari 2019

Bawaslu Jateng: 35 Kepala Daerah Kini Berstatus Terlapor

  Bawaslu Jateng: 35 Kepala Daerah Kini Berstatus Terlapor


BERITAJOGJA.NET ■ Acara deklarasi kepala daerah di Jawa Tengah mendukung Jokowi-Ma'ruf dinyatakan tidak melanggar pidana Pemilu maupun administratif Pemilu. Meski demikian Bawaslu Jateng tetap mengirim rekomendasi ke Kemendagri agar para kepala daerah tersebut diberi peringatan.

Bawaslu Jateng menyebutkan para kepala daerah itu memenuhi unsur dugaan pelanggaran peraturan perundangan lainnya yakni Pasal 1 angka (3) dan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Kami sudah selesai menangani dan itu sudah kami masukkan sebagai penanganan pelanggaran peraturan perundangan lainnya," kata Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Jateng, Sri Wahyu Ananingsih di Hotel Grand Candi Semarang, Sabtu (23/2/2019).

Kegiatan tersebut sudah mengantongi STTP, kepala daerah yang mengikuti deklarasi di Hotel Alila Solo 26 Januari 2019 lalu itu juga sudah mengantongi izin cuti. Penelusuran penggunaan fasilitas negara pun tidak ditemukan.

"Berdasarkan pada investigasi, klarifikasi dan pengumpulkan data dan bukti, para kepala daerah tersebut tidak menggunakan fasilitas pemerintah tapi menggunakan fasilitas pribadi, termasuk proses undangan maupun dalam pembayaran hotel," jelasnya.

Ana menjelaskan, dalam Pasal 1 angka (3) Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

"Bahwa jabatan Kepala Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Oleh karena itu sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah nama jabatan Kepala Daerah seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah semata dan tidak untuk kepentingan politik salah satu golongan atau kelompok," tutur Ana.

Seementara, lanjut Ana, tindakan para terlapor melakukan deklarasi dukungan kepada Paslon nomor 01 pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 di Hotel Alila, Surakarta dengan menyatakan sebagaimana dalam video rekaman acara , 'Ya sekarang saya dengan para Kepala Daerah Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota Se-Jawa Tengah yang mendukung Pak Jokowi-Amin Maaruf, hari ini kita sepakat untuk mendukung Pak Jokowi- Amin Maaruf'.

"Bahwa para Terlapor memiliki sikap politik itu pada dasarnya merupakan hak pribadi tetapi karena jabatan Kepala Daerah itu melekat dalam dirinya maka tidak sepatutnya jika sikap politik tersebut disampaikan ke publik dan dilakukan secara bersama-sama," pungkasnya.

Oleh sebab itu Bawaslu Jawa Tengah sudah menyiapkan surat rekomendasi kepada Kemendagri hari Senin (25/2/2019) mendatang. Surat itu adalah rekomendasi agar diberikan peringatan.

"Rekomendasi untuk dilakukan peringatan (oleh Kemendagri kepada kepala daerah yang deklarasi)," tegasnya.

Sementara itu 35 kepala daerah yang kini berstatus terlapor tersebut menurut data Bawaslu Jateng, yaitu:

1) Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah)
2) Muhammad Tamzil (Bupati Kudus)
3) Yuli Hastuti (Wakil Bupati Purworejo)
4) Suyono (Wakil Bupati Batang)
5) Wihaji (Bupati Batang)
6) Martono (Wakil Bupati Pemalang)
7) H.Junaedi (Bupati Pemalang)
8) Dyah Hayuning Pratiwi (Plt.Bupati Purbalingga)
9) Zaenal Arifin (Bupati Kabupaten Magelang)
10) Sumarni (Bupati Grobogan)
11) Narjo (Wakil Bupati Brebes)
12) Sadewo Tri Listiono (Wakil Bupati Banyumas)
13) Ahmad Husein (Bupati Banyumas)
14) Hadi Rudyatmo (Walikota Surakarta)
15) Sabilillah Ardie (Wakil Bupati Kabupaten Tegal)
16) Umi Azizah (Bupati Kabupaten Tegal)
17) Munjirin Engkun (Bupati Kabupaten Semarang)
18) Ngesti Nugraha (Wakil Bupati Kabupaten Semarang)
19) Windarti Agustina (Wakil Walikota Magelang)
20) Arini Harimurti (Wakil Bupati Kabupaten Pekalongan)
21) Mudasir (Bupati Kabupaten Pekalongan)
22) Joko Sutopo (Bupati Wonogiri)
23) Tatto Suwarto Pamuji (Bupati Cilacap)
24) Saiful Arifin (Wakil Bupati Pati)
25) Haryanto (Bupati Pati)
26) Sri Mulyani (Bupati Klaten)
27) Yuliatmono (Bupati Karanganyar)
28) Rober Cristanto (Wakil Bupati Karanganyar)
29) HM Natsir (Bupati Demak)
30) Joko Sutanto (Wakil Bupati Demak)
31) Purwadi (Wakil Bupati Sukoharjo)
32) Hevearita Gunaryati Rahayu (Wakil Walikota Semarang)
33) Yazid Mahfudz (Bupati Kebumen)
34) Eko Purnomo (Bupati Wonosobo)
35) Agus Subagiyo (Wakil Bupati Wonosobo)

Sumber: Detikcom




Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2017 BERITAJOGJA.NET | All Right Reserved