Perdebatan Ma’ruf Vs Sandiaga Soal Instrumen untuk Kontrol Dana Pendidikan


Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut ‎01 Ma'ruf Amin menanyakan soal instrumen apa yang tepat untuk memantau efektivitas dana pendidikan yang sekitar 60% lebih ditransfer kepada pemerintah daerah (pemda).



"Apakah instrumen pemerintah pusat yang bisa digunakan untuk bisa melihat bagaimana suatu daerah membelanjakan anggaran pendidikanya sehingga output daripada transfer dana ke daerah tersebut bisa dipantau?" kata ‎Ma'ruf menyampaikan pertanyaan kepada Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno dalam debat cawapres di Jakarta, Minggu (17/3).

Mendapat pertanyaan tersebut, Sandiaga mengatakan, bahwa ia sempat menjadi wakil gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, DKI Jakarta mempunyai anggaran pendidikan yang cukup. Saat berduet dengan Anies Baswedan, pihaknya menggulirkan program Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Kartu Jakarta Pintar Plus di mana bukan hanya sistem pendidikan yang di-cover pemerintah provinsi, tapi juga ditambah dengan kebijakan memberikan asupan makanan yang lebih baik kepada penerima manfaat KJP Plus," katanya.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, lanjut Sandiaga, menyampaikan bahwa dari total Rp400 triliun lebih yang dianggarkan, 60% dianggarkan ke daerah belum menghadirkan pendidikan yang berkualitas.

Menurutnya, banyak instrumen yang bisa dipakai oleh pemerintah pusat untuk memantau baik untuk kualitas pendidikan tersendiri melalui indeks-indeks yang ada maupun efektivitas daripada anggaran yang disampaikan.

"Saya justru melihat bahwa fokus untuk meningkatkan kualitas pendidkan itu adalah bagaimana hasil daripada pendidikan bukan hanya mendidik masyarakat, peserta didik cerdas, pintar, tapi bagaimana juga memiliki karakter yang kuat," ujarnya.

Tanpa menyebut secara spesifik soal instrumen-instrumen yang bisa digunakan oleh pemerintah pusat tersebut, Sandiaga mengatakan, bersama Prabowo Subianto jika diberikan kewenangan untuk mengalokasikan anggaran, pihaknya akan melakukan langkah link and match agar peserta didik mendapat kesempatan bukan hanya pendidikan yang berkualitas, tapi setelah mereka lulus, mereka mendapatkan kesempatan kerja. "Kami yakin ini menjadi prioritas yang akan membawa Indonesia menang," ujarnya.

Atas jawaban tersebut, Ma'ruf mengatakan, bahwa pemerintah harus menggunakan satu data pendidikan untuk melakukan pemantauan itu, yakni melalui Neraca Pendidikan Daerah (NPD) dan Data Pokok Pendidikan (Dekodik).

"Dengan kedua instrumen ini saya harapkan pemerintah pusat dapat memantau dari output dari dana transfer daerah. Informasi data nantinya dihadirkan ke seluruh kementerian dan lembaga yang terkait dengan pendidikan. Dengan demikian, dana transfer dana pendidikan ke daerah bisa dipantau output-nya dan dapat dilihat belanja pendidikannya," ujar Ma'ruf.

Sandiaga kemudian diberikan kesempatan untuk menanggapi. Menurutnya, selain dari pembangunan infrastruktur fasilitas pendidikan, fokus dari Prabowo-Sandi adalah peningkatan kualitas guru. Kalau guru berkualitas dan berkompetensi, maka masa depan pendidikan kita lebih baik.

"Kami berkomitmen kesejahteraan guru, terutama guru-guru honorer, yang mereka sudah belasan tahun, malah sudah ada yang puluhan tahun berbakti dan mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa," ujarnya.

"Per hari ini, mereka belum mendaptkan keadilan, belum mendapatkan kesejahteraan, belum mendaptkan status. Prabowo-Sandi berkomitmen PR terbesar kita adalah kualitas guru kita. Kita tingkatkan kompetensinya, kita tingkatkan kesejahteraanya," kata Sandi.

Senadi juga menyampaikan, bahwa kurikulum saat ini masih terlalu berat seperti yang disampaikan Salsabila Umar di Pamekasan. "Menyatakan kurikulum kita terlalu berat dan banyak sekali mata pelajaran yang dia tidak minati dan tidak akan pernah dia pakai. Di bawah Prabowo-Sandi bahwa kita fokus kepada hal esensi dan akan membangun karakter budipekerti tentunya, juga membangun peserta didik yang akhlakul karimah," ujarnya.

Sandi kembali menyampaikan, bahwa bersama Prabowo akan menghapuskan ujian nasional. Ujian nasional menurutnya salah satu sumber yang menyedot biaya tinggi bagi sistem pendidikan saat ini. Selain itu, ujian nasional ini tidak berkeadilan bagi peserta didik.

‎Ketika kembali diberikan kesempatan untuk menanggapi, Ma'ruf mengatakan, bahwa pertanyaan yang dimaksudnya adalah instrumen apa untuk bisa mengawasi penggunaan transfer daerah dan hasilnya. Pasalnya, dari 60% lebih dana pendidikan yang ditransfer ke daerah itu sulit dikontrol penggunaan dan hasilnya.

‎"Seringkali kesulitan pemerintah pusat untuk memantau tentang belanja dan output daripada penggunaan dana-dana itu apakah efektif, tepat sasaran, sehinga perlu kita kembangkan," ujarnya.

Sebab, lanjut Ma'ruf, ini sering mejadi kritik kepada pemerintah pusat karena itu maka kita harus menciptakan instrumen yang disepakati dan bisa ditransfer ke masing-masing kementerian dan lembaga sehingga bisa dipantau secara pasti.

"Maka saya usulkan NPD dan Depodik. Menurut hemat saya, kedua itu akan bisa kita gunakan untuk memantau transfer dana pusat ke daerah hingga dana pendidikan bisa menjadi efektif," katanya.

Menurut Sandi, kedua instrumen yang disampaikan Ma'ruf tersebut bisa digunakan. ‎"Tapi yang perlu kita dengar itu adalah keluhan masyakat. Masyarakat menginginkan pendidikan berkualitas. Kalau melihat instrumen, kita tidak akan mampu menghadirkan satu solusi bagi masyakrat," ucapnya.


Post a Comment

0 Comments