Kesadaran Pelaku UMKM di Yogyakarta Bersertifikasi Halal Masih Rendah - BERITA JOGJA HARI INI

Rabu, 10 April 2019

Kesadaran Pelaku UMKM di Yogyakarta Bersertifikasi Halal Masih Rendah

Kesadaran Pelaku UMKM di Yogyakarta Bersertifikasi Halal Masih Rendah

Kesadaran Pelaku UMKM di Yogyakarta Bersertifikasi Halal Masih Rendah

BERITAJOGJA.NET ■ Pemerintah RI telah menerbitkan sekaligus memberlakukan regulasi berupa Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014. UU tersebut tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia sebagai bentuk perlindungan hukum pada Muslim di Indonesia atas peredaran produk barang dan jasa di pasaran.

Salah satu pasal dalam UU itu menyatakan “Setiap produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikat halal”. Artinya para pelaku usaha mulai Oktober 2019 wajib melakukan sertifikasi halal atas produk mereka.

Sesuai dengan amanah UU tersebut, penanganan sertifikasi halal dilakukan oleh lembaga negara, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). UU Jaminan Produk Halal memuat ketentuan yang menjadikan sertifikasi dan pelabelan halal adalah wajib bagi produk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia biologi dan produk rekayasa genetik.

Secara faktual, UU tersebut makin terang memberikan jaminan halal bagi konsumen umat Islam di Indonesia meski bagi para pelaku usaha dan masyarakat lainnya menimbulkan pro dan kontra. Untuk mendukung kinerja BPJPH maka diperlukan regulasi turunan dari UU No. 33/2014 berupa Rancangan Peraturan Pemerintah RPP Jaminan Produk Halal yang sampai saat ini masih tahap finalisasi.

Dalam rilis yang diterima dari Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Kasus peredaran bahan/makanan nonhalal yang mencuat beredar di Yogyakarta.

Namun yang masih menyolok terkait rendahnya minat pengusaha untuk mensertifikatkan halal pada produk-produk mereka, di antaranya:

1. Sebagian UMKM merasa mahal biaya Rp2,5 juta walaupun sebagian ada yang mendapat bantuan dari berbagai pihak.
2. Merasa belum kesulitan mengenai tata cara pengurusannya.
3. Kurangnya sosialisasi terhadap labelisasi produk makanan olahan halal.
4. Prosedurnya sulit, memakan waktu yang cukup lama dan kadang-kadang petugasnya jarang di tempat.
5. Rendahnya respons Pemilik UMKM.
6. Sebagian usaha ekonomi mikro dikerjakan oleh keluarga dan kebanyakan usaha sampingan yang belum memerlukan sertifikat halal di samping pemasarannya terbatas.
7. Mereka sudah merasa halal hasil olahannya.

Dengan diterbitkannya PP Jaminan Produk Halal, Pemerintah segera bergerak cepat mensosialisasikan Jaminan Produk Halal kepada masyarakat.

Sosialisasi dapat dilakukan melalui penyuluhan-penyuluhan oleh petugas dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian serta dinas-dinas terkait.

BERITA LAINNYA

BERITA TERBARU

© Copyright 2017 BERITA JOGJA HARI INI | All Right Reserved